Jakarta – Strategi yang saat ini diterapkan pemprov jakarta untuk mengatasi macet adalah dengan menyebar pengguna jalan. Salah satunya adalah dengan menggunakan aplikasi Waze untuk memberi jalan alternatif bagi pengguna jalan. Strategi lain adalah penerapan ERP atau jalanan berbayar. “Saat ini yang bisa kita lakukan adalah membuat agar pengguna jalan tersebar di jalanan yang ada. Sebab untuk menambah ruas jalan lagi itu sulit,” jelas Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahya Purnama di Jakarta, Rabu (20/11/2013).
Dengan melihat kejadian realtime yang dilaporkan lewat Waze, menurut Ahok tiap instansi bisa langsung bereaksi dengan kejadian yang terjadi di jalanan. “Misal ada kecelakaan, polisi bisa langsung mengecek ke lokasi. Dishub juga bisa memanfaatkan Waze untuk mengecek kondisi lalu lintas. Atau ada pohon tumbang, dinas pertamanan juga bisa langsung bergerak. Saya juga bisa langsung mengecek itu bener langsung dikerjakan atau tidak,” paparnya.
Penggunaan aplikasi Waze ini rupanya bukan hanya untuk mengatasi kemacetan saja. Sebab Ahok juga merencanakan penggunaan Waze di internal pemerintahan Provinsi Jakarta untuk mengoptimalkan pelayanan kepada warga Jakarta. “Selama ini, kita punya banyak instansi tapi kita kesulitan untuk menyatukannya di satu wadah. Dengan adanya Waze, maka semua cukup melihat kesini,” terang pria yang akrab disapa Ahok ini.
Ahok juga menuturkan bahwa kerjasama dengan Waze belum melibatkan soal bisnis. “Ini jauh lebih efisien daripada pemprov Jakarta memasang CCTV dan GPS di seluruh Jakarta yang mungkin akan menghabiskan dana entah berapa milyar atau triliun lagi. Kerjasama ini dilakukan tanpa biaya,” jelas sambil terkekeh.
Julie Mossler, Head Evangelist Waze, menyebutkan bahwa kerjasama dengan pihak pemprov jakarta ini masih dalam tahap pembicaraan awal. Belum ada pembicaraan bisnis didalamnya, seperti disebutkan Teguh Trianung, seorang Business Development, yang mengusulkan penggunaan Waze ke pemprov Jakarta. “Sebab kerjasama ini menguntungkan kedua pihak. Waze kian banyak penguna dan pemprov Jakarta juga bisa menggunakannya gratis,”tuturnya.
Selain mengoptimalkan aplikasi ini, Pemprov Jakarta juga akan memulai proyek Electronic Road Pricing (ERP). Ahok menerangkan pada dasarnya penerapan ERP ini juga agar pengguna jalan tersebar. “Kalau jalanannya berbayar, orang akan pikir-pikir untuk lewat jalan itu dan memilih jalan lain,” kata Ahok. Skema pembayarannya sendiri akan dihitung berdasarkan ambang kuota kendaraan yang bisa ada di jalan itu. “Misal satu jalan kuotanya 25.000 kendaraan, maka kalau kendaraan yang ada di jalan itu masih diatas ambang ini maka tarifnya akan kita naikkan lagi,” jelasnya lagi.
